Masalah Ahmadiyah dan Kebebasan Keyakinan

Ruzbihan Hamazani

Masalah yang dihadapi oleh jamaah Ahmadiyah di Indonesia saat ini bukan semata-mata masalah sekte kecil yang disesatkan oleh banyak kelompok Islam itu. Ini bukan sekedar apakah kita setuju Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, benar-benar nabi “baru” atau tidak. Masalah Ahmadiyah menyangkut soal yang jauh lebih besar dan mendasar, yakni kebebasan agama dan keyakinan.

Saat ini, tuntutan pembubaran Ahmadiyah berkumandang di beberapa kota. “Aktor (non)intelektual” yang berada di balik gerakan ini adalah orang-orang dan kelompok yang sama yang sudah sering kita dengar: Abdurrahman Assegaf, Kholil Ridlwan, Sobri Lubis, Al-Khattat, FPI, HTI, MMI, FUI, dll. Ancaman terhadap warga Ahamadiyah juga meningkat di banyak tempat. Sulit ditolak, bahwa MUI, secara tak langsung, berada di balik gejala peningkatan kekerasan ini. Pada 29 Juni 2005, MUI mengeluarkan sebelas fatwa, antara lain fatwa yang mengharamkan ajaran Ahmadiyah. Fatwa ini seperti memberi justifikasi tak langsung terhadap kelompok-kelompok Islam garis keras yang selama ini mengancam secara fisik jamaah Ahmadiyah. Pihak MUI memang selalu menolak keras jika dianggap bertanggungjawab atas kekerasan itu. Tetapi bahwa MUI tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah kekerasan itu, sebaliknya hanya melemparkan tanggungjawab kepada pihak kepolisian, adalah tanda yang sangat jelas bahwa lembaga ini memberi “stempel tak langsung” terhadap kekerasan tersebut.

Baru-baru ini, rapat Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (selanjutnya: Badan Pengawas) memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah sekte sesat, dan menyarankan agar diterbitkan Surat Keputusan Bersama untuk melarang kegiatan sekte ini di Indonesia. Salah satu pihak yang ikut dalam rapat Badan Pengawas itu adalah Departemen Agama. Dalam hal ini, saya menduga, Depag-lah yang paling berperan penting dalam memutuskan Ahmadiyah sebagai sekte sesat. Peserta lain dalam rapat tersebut, seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian dalam Negeri, tampaknya kurang mempunyai otoritas dalam masalah yang menyangkut kepercayaan orang Islam ini. Satu-satunya kemungkinan yang paling masuk akal adalah Depag. Bukan tak mustahil, pendapat Depag dipengaruhi, antara lain, oleh fatwa MUI. Jika ini benar, maka pengaruh fatwa MUI sangat besar sekali dalam membentuk kebijakan pemerintah mengenai masalah agama (baca: Islam).

Bagaimana kita menyikai perkembangan masalah Ahmadiyah ini?

Sekali lagi harus ditegaskan bahwa masalah Ahmadiyah ini bukan melulu soal sebuah sekte kecil, tetapi menyangkut masalah yang lebih besar, yakni kebebasan beragama dan keyakinan yang dijamin konstitusi negeri kita. Ini adalah jaminan yang berlaku untuk seluruh warga negara. Keyakinan, apalagi menyangkut iman yang sangat pribadi, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Negara juga tidak bisa memaksakan keyakinan tertentu kepada penduduknya. Selama suatu keyakinan tidak menimbulkan akibat yang melanggar hukum negara, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada pemeluk keyakinan itu, tak peduli apakah keyakinan itu dianggap benar atau sesat oleh kelompok tertentu.

Prinsip ini perlu ditegaskan terus-menerus, sebab di tengah merebaknya konservatisme agama saat ini, banyak orang lupa bahwa Indonesia bukan milik golongan tertentu, bukan pula monopoli sekte agama tertentu. Indonesia adalah milik semua golongan dan kelompok yang hidup di negeri ini. Jika suatu kelompok agama menganggap ajaran kelompok lain sesat, maka negara tak boleh ikut campur dengan memihak salah satu golongan. Jika negara memihak kelompok yang anti-Ahmadiyah, lalu melarang kegiatan sekte ini sama sekali, maka pelan-pelan Indonesia sudah menjadi negara semi-teokrasi, atau sekurang-kurangnya semi-agama, berlawanan dengan watak dasar negeri kita sebagai negara nasional berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Negara Indonesia memang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila. Tetapi negara Indonesia tidak memihak salah satu keyakinan, mazhab, atau tafsir tertentu terhadap suatu agama.

Dengan kata lain, menghadapi keragaman keyakinan dalam masyarakat, negara harus netral. Perbedaan penafsiran dalam agama adalah hal biasa. Dalam perbedaan itu, tidak jarang satu kelompok menyesatkan yang lain. Itu semua adalah gejala yang lumrah pada semua agama. Masalah sesat-menyesatkan bukan hanya ada pada Islam. Dalam Kristen, hal itu juga ada, meskipun istilah yang dipakai mungkin berbeda. Di mata banyak gereja-geraja arus-utama di Indonesia, sekte-sekte seperti Saksi Jehovah, misalnya, dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Kristen “ortodoks”.

Begitu pula, di mata sebagian kalangan Islam, praktek ziarah kubur, misalnya, dianggap sebagai tindakan khurafat dan syirik. Kita semua tahu, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, mungkin malah lebih besar dari sekedar beranggapan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sementara itu, salah satu golongan Islam yang melestarikan tradisi ziarah kubur adalah Nahdlatul Ulama. Apakah pemerintah akan melarang kegiatan NU karena dianggap “sesat” oleh kelompok Islam lain gara-gara mengamalkan praktek syirik ini?

Di mata umat Islam, agama Kristen jelas mengandung doktrin yang mengarah kepada syirik, misalnya trinitas. Dengan memakai standar doktrin Islam, jelas Kristen dan sejumlah agama lain adalah agama sesat. Apakah dengan demikian pemerintah akan melarang kegiatan agama-agama itu?

Kalau pihak Badan Pengawas ingin melarang Ahmadiyah karena alasan sesatnya sekte tersebut, maka banyak sekte, golongan dan mazhab yang harus dilarang di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama. Tentu, pemerintah tak akan bertindak konyol seperti itu, lalu melarang seenaknya semua sekte yang dianggap “sesat”. Jika ini terjadi, Indonesia sudah berbalik 180 derajat menjadi negara agama yang melakukan inkwisisi atau pengadilan keyakinan seperti dalam sejarah Eropa pada zaman kegelapan dulu.

Hal lain yang perlu dipersoalkan adalah: atas alasan apa suatu sekte dianggap sesat? Sudah tentu, sesat tidaknya suatu sekte atau golongan biasanya ditentukan oleh kelompok yang dominan. Karena sekte dominan di Indonesia adalah Sunni, maka keyakinan Ahmadiyah dianggap sesat. Tetapi, belum tentu pendapat umat Islam mengenai hal ini sama. Saya yakin, tidak semua kelompok-kelompok Islam di Indonesia menganggap Ahmadiyah sebagai sesat. Keputusan Badan Pengawas untuk menganggap JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) sebagai kelompok sesat jelas didasarkan pada pendapat sekte dominan dalam Islam yang diwakili oleh MUI. Tetapi, MUI tidak bisa dianggap mewakili aspirasi seluruh umat Islam Indonesia.

Taruhlah bahwa Ahmadiyah memang “sesat” dalam kaca-mata doktrin Sunni yang dipeluk oleh sebagian besar umat Islam. So what? Seperti sudah saya katakan sebelumnya, kelompok yang dianggap sesat dalam Islam banyak sekali. Masing-masing kelompok sudah biasa menyesatkan kelompok lain. Apakah dengan demikian negara akan turun tangan untuk melarang kelompok-kelompok itu?

Masalah Ahmadiyah ini biarlah menjadi urusan rumah tangga umat Islam sendiri. Biarlah umat Islam berdiskusi terus hingga kiamat soal doktrin finalitas kenabian Muhammad itu. Setiap agama selalu memiliki sejumlah “isu panas” yang selalu mereka diskusikan dalam zaman ke zaman. Negara sebagai lembaga publik yang netral tidak selayaknya mencampuri urusan rumah tangga agama itu.

Sungguh menyedihkan bahwa pejabat tinggi negara seperti Menteri Agama, anggota DPR, dan para pejabat yang ikut dalam rapat Badan Pengawas itu tidak mengerti prinsip yang sederhana ini. Kalau Menteri Agama sebagai pribadi punya pandangan bahwa Ahmadiyah adalah sekte sesat, silahkan saja. Tetapi dia tidak bisa memakai aparat negara untuk melarang sekte sesat itu. Begitu juga, jika ada anggota DPR secara pribadi memiliki keyakinan yang sama, itu hak dia sepenuhnya. Tetapi dia tak bisa memakai jabatannya sebagai anggota lembaga publik (baca: parlemen) untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berakibat pada perampasan kebebasan dasar warga negara, dhi. kebebasan berkeyakinan.

Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan mendasar dalam kehidupan manusia. Seseorang yang dihalangi untuk menjalankan keyakinannya akan mengalami situasi yang serupa dengan orang yang dihalangi dari hak miliknya. Dalam kedua situasi itu, orang tersebut mengalami perampasan dari harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Tugas pokok negara adalah melindungi setiap keyakinan, sebab hanya dengan begitulah warga negara bisa hidup sebagai manusia yang bermartabat.

Sungguh menggelikan anjuran Menteri Agama, sebagian anggota parlemen, dan tokoh-tokoh Islam lain agar warga Ahmadiyah meninggalkan keyakinannya dan “kembali ke jalan yang benar”, yakni mengikuti keyakinan kaum Sunni. Anjuran seperti ini sama saja dengan menganjurkan kepada umat Kristen agar masuk Islam saja, sebab agama Kristen adalah sesat.

Seseorang tentu mempunyai kebebasan yang penuh untuk memeluk keyakinan yang ia anggap pas untuk dirinya dan “selera intelektual”-nya. Tak selayaknya keyakinan orang itu dihakimi berdasarkan standar keyakinan orang lain. Negara juga tak boleh turut campur dalam masalah yang sifatnya sangat pribadi itu.

Kita berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan konstitusi, melindungi kebebasan keyakinan bagi siapapun tanpa pandang bulu. Kita juga berharap, Surat Keputusan Bersama untuk melarang kegiatan Ahmadiyah sebagaimana direkomendasikan oleh pihak Badan Pengawas itu tidak menjadi kenyataan. Sebagaimana kita juga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok Islam garis keras yang menimbulkan keonaran dengan mengancam keselamatan fisik jamaah Ahmadiyah itu.

Last but not least, Islam sendiri mempunyai prinsip yang tegas: tidak ada paksaan dalam agama, tentu juga dalam keyakinan secara umum. Jaminan konstitusi kita terhadap kebebasan beragama dan keyakinan bukan saja sesuai dengan prinsip universal hak asasi manusia, tetapi juga dengan ajaran Islam.

Al-haqqu min rabbika fa la takunanna min al-mumtarin.

Wa ‘l-Lahu a’lam bi al-shawab.

Advertisements

  1. alsoloni

    KOMENTAR:

    Assalammu’alaikum wr wb,

    Semenjak rasulullah Muhammad saw wafat bertaburanlah berbagai faham dan pemahaman tentang wahyu (dalam bahasa kekinian: IDEA) yang telah beliau sampaikan selama kurun waktu 23 tahunan. Timbul pertanyaan apakah kira-kira sebelum beliau wafat sudah ada TAFSIRAN lainnya selain tafsir rasulullah Muhammad saw sendiri yang banyak dikenal sebagai sunnah rasul? Dalam beberapa firman Qurani dapat kita temukan KRITIK langsung wahyu kepada beberapa individu dan kelompok pendukung rasulullah saw. yang mencoba memberikan tafsir sendiri atas wahyu yang disampaikan oleh rasulullah Muhammad saw. Problematika demikian ini apakah tidak dapat kita teliti latarbelakang sejarahnya? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita simak adanya ratusan ribu hadits palsu serta munculnya berbagai kelompok pendukung rasulullah Muhammad saw yang saling berebut singgasana kekuasaan politik dan ekonomi.

    IDEA brilyan rasulullah Muhammad saw sebagai seorang yang tidak berpendidikan resmi maupun tidak resmi yang berlaku pada zamannya tersebut oleh rasulullah pribadi disumberkan kepada Yang Maha Pencipta alam semesta. Bagi manusia zaman rasulullah Muhammad saw hidup, tidaklah bisa masuk di benak mereka apabila Muhammad yang jujur dan ummi dapat melahirkan idea-idea brilyan demikian. Demikian Muhammad sendiri TIDAK DAPAT FAHAM mengapa pada dirinya muncul idea-idea brilyan tersebut. Itulah yang biasa dinamakan WAHYU dan hal ini bersesuaian dengan tradisi kelahiran idea-idea revolusioner bangsa-bangsa yang mendiami daerah kering sub-tropik antara lembah sungai Indus di semenanjung Asia Selatan (India-Pakistan) hingga ke lembah sungai Nil di Afrika Utara melalui lembah sungai-sungai Tigris dan Euphrat di sebelah utaranya. (Sesungguhnya dewasa ini dengan mempergunakan Teori Mathematika, Teori Fisika Kwantum dan Teori Relativitas sudah mungkin dapat difahami adanya gejala-gejala alamiyah yang kita sebut sebagai WAHYU).

    Idea yang diusung para nabi dan rasul tersebut adalah idea pembaharuan dan peningkatan sistim pemikiran dan pengenalan masyarakat manusia atas alam semesta dan masyarakatnya sendiri (budaya masyarakat). Hal ini semuanya adalah hasil-hasil logis, rasional dan dialektis yang telah dicapai ummat manusia pada setiap tingkat budaya tertentu secara silih berganti dan sambung menyambung dalam suatu model gelombang lautan terbuka. Dalam kasus perkembangan masyarakat manusia kearah penciptaan kholifatan fii al-ardzh dengan tegas dan jelasa WAHYU QURANI memberikan tuntunan (hudan) yang sangat prinsipal bagi individu dan kelompok manusia sekaligus, bahwa jika BERIMAN kepada Allah swt dengan iman yang dibenarkan oleh wahyu maka setiap individu dan kelompok manusia HARUS BERANI MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEBENARAN WAHYU QURANI tanpa keraguan apapun.

    Pada realisasi praktis petunjuk wahyu Qurani inilah terjadi pergumulan kepentingan masing-masing individu dan kelompok atas kemungkinan-kemungkinan keuntungan duniawi (saat sekarang) dan keuntungan ahiroh (masa datang) yang terbuka di dalam kehidupan masyarakat. Dalam interaksi dialektis ide-ide dan praxis pergulatan hidup masyarakat demikianlah pesan-pesan wahyu Qurani semakin difahami dan dimengerti oleh manusia sebagai suatu Hukum Abadi alam semesta yang bergulir semenjak Big Bang dan Hukum alam semesta inilah yang dinyatakan oleh firman Qurani dengan “INNA-DDIINA ‘INDALLOHI AL-ISLAM” QS.3:19).

    Jadi idea apapun, tidak perduli diatasnamakan kepada siapapun termasuk diatasnamakan ke pada Allah swt dan rasul-rasulnya, apabila tidak bersesuaian dengan Hukum alam semesta tersebut akan berantakan dan dihancurkan termasuk para pengikutnya dan pendukungnya. Penghancuran dan pemberantakan tersebut akan terjadi apabila proses interaksi idea-idea tersebut dengan Al-Dinu al-Islam mencapai suatu tingkat menentukan: True atau False.

    Dalam hal ini wawasan pengamatan dan penglihatan kita harus mampu menanggap horizon alam semesta dan apabila tidak mampu maka kita akan terjerembab ke dalam sel gelap atau lubang-lubang sempit yang kita buat sendiri. Marilah kita semua sebagai Muslimin berani membebaskan energi hidup pribadi kita masing-masing dari belenggu kurungan kristal tradisi dzhonu (rekaan fantasi dan imajinasi) atas hidup dan kehidupan dan berani mengarungi alam semesta dan dasar lautan guna berinteraksi dengan realitas obyektif melalui peralatan penginderaan pribadi secara langsung, sehingga memiliki dasar-dasar bagi pembentukan pengetahuan dan pengenalan atas Al-Dinu al-Islam.

    Wassalam,

  2. Masalah yang dihadapi oleh jamaah Ahmadiyah di Indonesia saat ini bukan semata-mata masalah sekte kecil yang disesatkan oleh banyak kelompok Islam itu. Ini bukan sekedar apakah kita setuju Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, benar-benar nabi “baru” atau tidak. Masalah Ahmadiyah menyangkut soal yang jauh lebih besar dan mendasar, yakni kebebasan agama dan keyakinan.

    Salam alaikum:

    Ahmadiyah bukan agama,tp aliran bro….

    Dia masih pake la ilaha illallah…

    Dia dibawah islam dan dikatagorikan sesat dan murtaddin…
    Kalo kek kerjaan langit itu baru agama…

    Jadi kebebasan keyakinan bukan dibawah bendera islam,tp antar agama lain….

    Kalo ahmadiyah tidak menganggap dirinya islam so enggak papa..lakum dinikum waliyadin… kalo kalo dah masuk dlm panji islam jadi disitu tidak ada kebebasan ber-aliran …ini harus dilihat…

  3. trisatya

    Betul, bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Tapi untuk soal Ahmadiyah, saya sepakat dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Beliau mengatakan mau pilih Muhammad sebagai nabi terakhir atau Mirza Gulam Ahmad. Kalau Mirza artinya Ahmadiyah menjadi agama tersendiri seperti di Pakistan, dan itu sah-sah saja. Kita umat Islam bisa terima. MUI juga bia terima, mari kita hidup berdampingan antara Umat Islam dengan Umat Ahmadiyah , tentunya tidak boleng mengatakan Islam Ahmadiyah. Karena Islam itu satu, dan hanya meyakini bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jemaat Ahmadiyah secara jelas tidak mengakui Mirza Gulam sebagai Nabi, ya sudah. Anggap saja, jemaat Ahmadiyah adalah umat Islam yang keluar dari rumah Islam (sesat), dan harus diajak balik ke dalam rumah Islam. Tentunya secara baik-baik. Ini soalnya sudah hal yang mendasar, tidak bisa mengaku Islam tapi mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau mengganggap Mira adalah wali, its oke. Masih bisa diterima. Soal kekerasan, saya juga tidak setuju dengan hal tersebut. Makanya jemaat ahmadiyah tinggal pilih sekarang, mau Nabi Muhammad atau Mirza Gulam Ahmad. Mau Islam atau mau agama baru Ahmadiyah. Titik.

  4. Mas Trisatya,
    Kalau anda atau MUI beranggapan bahwa jamaah Ahmadiyah sesat, itu hak anda sepenuhnya. Anda, MUI, atau umat Islam yang lain berhak juga mengajak mereka untuk kembali ke ajaran Islam yang anda anggap benar. Tetapi kalau mereka tak mau diajak kembali, dan tetap meyakini akidah mereka, masak kita masu memaksa. Wong Nabi sendiri dilarang “ngotot” untuk mengislamkan pamannya sendiri, Abu Talib, sehingga turun ayat, “innaka la tahdi man ahbabta“, engkau, Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai.

    Kalau Nabi saja tak bisa mengajak pamannya sendiri untuk masuk ke jalan yang benar, masak kita mau memaksa jamaah Ahmadiyah. Kalau pun mereka benar-benar sesat di mata Allah, biarlah Allah sendiri yang nanti menghakimi mereka di akhirat kelak. Kita tak seharusnya mengambil alih hak Tuhan.

    Betul?

    Ruzbihan

  5. Mas Mubaraq,
    Terima kasih untuk komentar anda. Apa yang anda katakan, menurut saya, sama sekali tak tepat. Kebebasan agama berlaku baik secara eksternal atau internal.

    Eksternal maksudnya: orang yang ada di luar Islam bebas masuk atau menolak masuk Islam.

    Internal maksudnya: setelah yang bersangkutan masuk Islam, dia bebas memilih sekte, mazhab atau aliran yang ada dalam Islam. Orang tak boleh dipaksa masuk sekte Sunni, Syi’ah, Mu’tazilah, atau Ahmadiyah. Begitu pula dia tak boleh dipaksa masuk ke dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, atau Hanbali. Keputusan untuk masuk sekte, mazhab atau aliran tertentu dalam Islam harus sepenuhnya diserahkan kepada yang bersangkutan.

    Anda boleh beranggapan bahwa sekte yang benar adalah Sunni, misalnya, dan anda juga berhak mengajak orang-orang yang masuk Islam untuk bergabung dengan sekte itu. Tetapi, orang lain juga bisa berpendapat bahwa sekte yang benar adalah golongan mereka, sementara sekte Sunni adalah sesat.

    Jadi, sesat tidak itu tergantung anda ada di posisi mana.

    Demikian, semoga bermanfaat.

    Ruzbihan

  6. Di bawah ini adalah surat yang ditulis oleh seorang jamaah Ahmadiyah, A. Mubarik Ahmad, tentang geger Ahmadiyah akhir-akhir ini. Mungkin kita layak mendengarkan pandangan dari orang dalam. Saya tidak meminta izin terlebih dahulu dari Sdr. Mubarik Ahmad untuk memuatnya suratnya di sini, dan untuk itu mohon maaf kepada yang bersangkutan. Saya hanya berpikir, bahwa surat Sdr. Mubarik ini sangat layak dibaca oleh publik luas. Selama ini kita tak tahu bagaimana pandangan dari “dalam” Ahmadiyah sendiri mengenai masalah ini.

    Semoga berguna.

    Ruzbihan

    ______________

    Assalamu’alaikum.

    Pak X yang baik,

    Saya mohon ma’af hari Minggu kemarin tidak sempat hadir di Parkir Timur Senayan. Mendadak diundang oleh Amir JAI untuk hadir dalam Majlis Syuro Ahmadiyah di Bali. Baru tengah malam tadi saya tiba dirumah menggunakan pesawat terakhir dari Bali.

    Isteri dan 2 anak lelaki saya (yang tertua kelas 2 SMA) mungkin juga merasa khawatir dengan adanya demo besar2an menentang Ahmadiyah Minggu kemarin.

    Boleh dibilang seluruh masyarakat Ahmadiyah di Indonsia beberapa bulan terakhir ini merasa tidak aman karena adanya ancaman bunuh yang diucapkan secara terbuka dalam Tabligh Akbar di Banjar beberapa bulan yang lalu, dimana sdr. Sobri Lubis, Sekjen FPI mengajak (menghasut??) umat untuk membunuh orang2 Ahmadiyah dimana saja berada dan mereka. Ketua dan Sekjen FPI, menyatakan akan bertanggung jawab dunia akhirat terhadap aksi bunuh tersebut.

    Jika memang nanti benar JAI dilarang, saya hanya mampu bertanya, apakah landasan idiil atau ideologi negara ini sudah berubah? Jika memang sudah berubah berlandaskan Islam Fundamentalis atau menjadi Pemerintahan Taliban seperti di Afghan sana, ya sah2 saja melakukan pelarangan atau bahkan pembunuhan terhadap lawan2 politiknya.

    Dulu dizaman Bung Karno, Ahmadiyah dapat hidup berdampingan dengan damai dan berkembang, bahkan Bung Karno sempat menuliskannya dalam bukunya, “Dibawah Bendera Revolusi” tentang peranan Ahmadiyah di Indonesia, di zaman Suharto Ahmadiyah tidak dilarang, bahkan sewaktu Gus Dur menjadi Presiden, sempat menerima Khalifat Ahmadiyah, Hz. Mirza Tahir Ahmad di Istana negara, sama halnya Amin Rais pun menerima kunjungan beliau di Gedung MPRRI di Senayan.

    Memang masih sangat sedikit sumbangsih warga Ahmadiyah kepada bangsa ini. Arief Rahman Hakim adalah putra Ahmadiyah, sekretaris BPUPKI yang menghilang hingga kini tidak diketahui rimbanya karena mungkin diculik oleh Belanda adalah juga seorang Ahmadi. Di zaman Suharto seorang pengusaha Krupuk asal Tasikmalaya mendapat Kalpataru dan dimasa SBY saya sempat hadir di Istana menyaksikan salah seorang Ahmadi menerima Bintang Maha Putra yang disematkan langsung oleh pak Presiden.

    Tuduhan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam serta sesat menyesatkan sungguh suatu tuduhan yang sembarangan. Tuduhan ini terlihat bodoh di era keterbukaan dan kemajuan IT sekarang ini. Ajaran Ahmadiyah dengan mudahnya dapat ditemui melaui websitenya seperti http://www.alislam.org dan hampir disetiap negara memiliki websitenya masing2 seperti http://www.ahmadiyya.or.id, http://www.ahmadiyya.us, http://www.ahmadiyya.ca dan http://www.ahmadiyya.de. Belum lagi siaran selama 24 jam nonstop oleh MTA, Muslim Television Ahmadiyya yang dapat ‘dipantau’ oleh siapa saja. Bahkan youtube.com pun banyak memuat video2 tentang Ahmadiyah. Boleh dibilang setiap Ahmadi akan dengan senang hati menerima siapa saja yang ingin tahu dan mengenal tentang ajaran2 Ahmadiyah.

    Jadi kenapa sampai timbul tuduhan menyimpang dan sesat?
    Saya gak tahu jawabnya.

    Saya mencoba merenung dan membandingkannya dengan ‘teman2’ FPI, HTI, MMI, dimanakah mereka sebelum kemerdekaan dulu? Dimanakah mereka diera Bung Karno? Apa yang telah mereka lakukan dimasa Suharto dan kini untuk negeri tercinta ini? Ahmadiyah sudah berada dibumi Pertiwi ini sejak 1925. Pak Djohan Effendi mengatakan langsung kepada saya bahwa tokoh Islam dimasa sebelum kemerdekaan seperti HOS Tjokroaminto, KH. Ahmad Dahlan dll banyak menimba khasanah Islami dari Ahmadiyah lewat buku2 dalam bahasa Inggeris dan Belanda yang dicetak oleh Ahmadiyah. “Heliege Quran”, Quran Suci terbitan Ahmadiyah dalam bahasa Belanda sampai sekarang masih setia menemani Mas Dawam Rahardjo.

    Sahabat sekalian, ma’afkan saya bila agak emosional, mengingat masalah ini sudah lebih dari 2 tahun lamanya terkatung. Memang penderitaan saudara2 Ahmadi di Lombok yang sudah 2 tahun lamanya kehilangan rumah dan pekerjaan tentulah tidak sebanding dengan saudara saya korban lumpur Bakrie baik dari segi kuantitas maupun materi, tetapi paling tidak sudara2 saya di Sidoardjo masih dapat memanjatkan do’a2nya dengan tenang dan melakukan ibadah dengan rasa aman ditemapt mereka mengungsi.

    Kemarin sempat melihat kegembiraan dan keriaan saudara2 saya penganut Hare Krisna di pantai Kuta. Mereka dulu sempat juga dituding sesat dan menyesatkan serta tidak diakui sebagai bagian dari agama Hindu, demikian juga terjadi kepada teman2 dari NSI, Nichiren Sosyu Indonesia, yang juga sempat tidak diakui sebagai bagian dari agama Budha.

    Akankah dibiarkan terus negara ikut campur dan mengintervensi serta melakukan PENGAWASAN dan EVALUASI terhadap warga negaranya?

    Salam,

    Mubarik




Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: